Andi Gani Puji Polri: Gagalkan Upaya Kelompok Perusuh yang Ingin Tunggangi Aksi Buruh

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan parlemen Senayan diwarnai insiden pengamanan ratusan pemuda yang diduga hendak menyusup ke tengah massa aksi. Polda Metro Jaya melaporkan telah mengamankan sedikitnya 101 orang di sekitar Gedung DPR/MPR RI karena terindikasi akan memicu kericuhan. Di balik penangkapan tersebut, terungkap fakta mengejutkan mengenai modus pengerahan massa melalui iming-iming hiburan, yang memicu keprihatinan sekaligus apresiasi dari pimpinan serikat buruh terhadap kesigapan aparat kepolisian.

Langkah preventif ini diambil guna memastikan aksi penyampaian pendapat oleh puluhan ribu buruh tetap berjalan kondusif dan tidak tercederai oleh tindakan anarkistis dari kelompok luar.

Modus "Konser" dan Penangkapan di Parlemen

Penangkapan ratusan orang ini mengungkap pola pengerahan massa yang tidak biasa. Melansir laporan Kompas.com, mayoritas dari 101 pemuda yang diamankan mengaku tidak mengetahui agenda demonstrasi buruh. Mereka berdalih datang ke kawasan Senayan karena dijanjikan akan dibawa ke sebuah acara konser musik. Namun, sesampainya di lokasi, mereka justru diarahkan ke titik konsentrasi massa aksi tanpa tujuan yang jelas.

Pihak kepolisian menemukan bahwa kelompok ini tidak dibekali atribut buruh yang sah, melainkan membawa benda-benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Polisi segera melakukan penyisiran di kantong-kantong massa setelah mendapatkan laporan adanya pergerakan kelompok mencurigakan yang mencoba membaur dengan elemen buruh resmi.

Penangkapan Mahasiswa UIN Jakarta

Selain kelompok pemuda tersebut, dinamika pengamanan juga menyeret elemen mahasiswa. Melansir laporan MSN News, empat mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dilaporkan turut diamankan oleh aparat kepolisian saat berlangsungnya aksi May Day. Berdasarkan keterangan rekan-rekan mereka, keempat mahasiswa tersebut sedang berada di lokasi untuk ikut menyuarakan aspirasi terkait hak-hak pekerja.

Penangkapan ini sempat memicu ketegangan kecil di lapangan antara massa mahasiswa dan petugas keamanan. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap individu yang diamankan sedang menjalani proses pemeriksaan intensif untuk memverifikasi peran dan keterlibatan mereka dalam potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Pihak kampus dan pendamping hukum dilaporkan telah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya guna memastikan hak-hak para mahasiswa tetap terpenuhi sesuai prosedur hukum.

Apresiasi dari Pimpinan Buruh

Meski terdapat insiden pengamanan, pimpinan organisasi buruh justru memberikan respons positif terhadap tindakan tegas Polri. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Metro Jaya atas keberhasilan mencegah upaya provokasi. Melansir laporan detikNews, Andi Gani menilai bahwa keberadaan kelompok yang hendak "merusuh" tersebut justru merugikan perjuangan buruh karena dapat mencoreng nama baik gerakan pekerja.

"Kami mengapresiasi kesigapan Kapolda Metro Jaya dan jajarannya dalam mengamankan kelompok-kelompok yang bukan bagian dari serikat buruh tetapi ingin menyusup. Buruh ingin menyampaikan aspirasi dengan damai dan bermartabat, jangan sampai ditunggangi oleh pihak yang hanya ingin membuat kekacauan," tegas Andi Gani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Komitmen Keamanan Pasca-Aksi

Polda Metro Jaya memastikan bahwa hingga Senin malam, kondisi ibu kota secara umum tetap stabil. Fokus kepolisian kini adalah melakukan pendalaman terhadap aktor intelektual di balik modus iming-iming konser yang melibatkan ratusan pemuda tersebut. Pengamanan di titik-titik vital seperti Istana Negara, Gedung DPR, dan kawasan Monas tetap diperketat hingga seluruh massa aksi kembali ke daerah asal masing-masing.

Pemerintah dan elemen buruh sepakat bahwa ruang demokrasi harus tetap dijaga dari tindakan provokasi yang merusak. Keberhasilan pengamanan May Day 2026 ini diharapkan menjadi standar baru dalam koordinasi antara kepolisian dan organisasi masyarakat dalam mengawal aksi unjuk rasa berskala besar di masa mendatang.