Aksi Penurunan Foto Gibran di DPRD DIY Dinilai Sebagai Simbol Penolakan Politik, PKB Sebut Bisa Merembet
Azizatul Khifdiyah - Friday, 06 November 2026 | 04:02 PM


Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, menilai tindakan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD DIY merupakan simbol penolakan politik. Ia bahkan memperkirakan aksi serupa berpotensi untuk merembet ke berbagai daerah lain di Indonesia menyusul dinamika yang berkembang. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh massa Forum Kebangsaan Yogyakarta di Ruang Banggar DPRD DIY tersebut membawa pesan politik yang kuat.
"Jogja kota budaya, pekikan kita turunkan berhala, itu bahasa simbolik Wapres sudah tidak pantas ditaruh di atas," ujar Jazilul kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Jazilul mengaitkan peristiwa tersebut dengan putusan Mahkamah Agung mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dipakai saat proses pencalonan. Berdasarkan pandangannya, tindakan massa di Yogyakarta merupakan bentuk ekspresi nyata dari putusan hukum yang dinilai sudah batal demi hukum. Oleh karena itu, ia menganggap aksi penurunan foto tersebut mencerminkan ekspresi de facto atas persoalan hukum yang sedang terjadi.
"Itu salah satu bentuk ekspresi 'de facto' dari putusan MA sudah jelas persyaratannya batal demi hukum," kata Jazilul.
Sebelumnya, aksi kontroversial penurunan foto tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRD DIY, Kota Yogyakarta, pada hari Rabu, 4 November 2026. Peristiwa itu terjadi ketika sejumlah anggota Forum Kebangsaan Yogyakarta mendatangi kantor legislatif tersebut untuk menggelar audiensi resmi. Di tengah kegiatan, beberapa peserta mendadak mendekati dinding ruangan dan menurunkan foto Gibran sambil meneriakkan kalimat protes.
Pihak Forum Kebangsaan Yogyakarta yang dipel sejumlah tokoh menegaskan bahwa aksi itu mengandung pesan agar Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden. Sementara itu, pihak DPRD DIY telah memberikan penjelasan resmi bahwa tindakan tersebut murni inisiatif peserta audiensi. Lembaga legislatif daerah tersebut menegaskan aksi penurunan foto itu sama sekali bukan keputusan resmi dari kelembagaan DPRD DIY.
Next News

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
in 5 hours

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 3 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
22 minutes ago

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
18 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
21 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago



