Tuduhan Korupsi dan Pelanggaran Konstitusi: Mengapa Sara Duterte Terancam Dicopot?

Eskalasi politik di Filipina mencapai titik didih setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara tetangga Indonesia tersebut secara resmi menyetujui alasan-alasan hukum untuk melanjutkan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini diambil setelah serangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh komite keadilan parlemen. Dengan ditemukannya bukti-bukti yang dianggap memadai, bola panas proses politik ini kini berpindah ke Senat Filipina yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan (impeachment court).

Langkah drastis ini menandai pecahnya aliansi politik yang pernah sangat kuat antara keluarga Marcos dan Duterte, sekaligus menempatkan stabilitas pemerintahan di Manila dalam ketidakpastian yang mendalam pada kuartal kedua tahun 2026.

Bukti Pelanggaran Konstitusi dan Penyalahgunaan Dana

Proses pemakzulan ini dipicu oleh sejumlah tuduhan serius yang diarahkan kepada sang Wakil Presiden. Melansir laporan CNBC Indonesia, DPR Filipina menyatakan telah mengantongi cukup bukti terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia (confidential funds) dan pelanggaran kepercayaan publik. Penyelidikan parlemen menyoroti penggunaan anggaran di kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan yang dinilai tidak transparan dan melanggar prosedur pengelolaan keuangan negara.

"DPR telah menyelesaikan tinjauan mendalam dan menyimpulkan bahwa dakwaan terhadap Wakil Presiden memiliki landasan hukum yang kuat untuk diuji dalam sidang pemakzulan," tulis laporan tersebut pada Rabu (29/4/2026). Mayoritas anggota parlemen menyetujui pasal-pasal pemakzulan yang mencakup pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pelanggaran konstitusi.

Senat Siapkan Dana dan Prosedur Sidang

Seiring dengan persetujuan dari DPR, Senat Filipina mulai bersiap mengemban peran sebagai hakim dalam proses persidangan mendatang. Berdasarkan laporan VOI, Senat dilaporkan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelenggarakan sidang pemakzulan yang diprediksi akan berjalan panjang dan menguras energi nasional. Anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan logistik, pengamanan ketat di area kompleks Senat, serta penyediaan tenaga ahli hukum independen.

Ketua Senat Filipina menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga integritas proses ini agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sidang pemakzulan ini diperkirakan akan menjadi salah satu tontonan politik paling dramatis dalam sejarah modern Filipina, mengingat posisi strategis Sara Duterte sebagai putri mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Perpecahan Aliansi "UniTeam"

Langkah pemakzulan ini merupakan puncak dari ketegangan yang telah lama membara di internal pemerintahan. Melansir laporan Kontan, persetujuan DPR atas alasan pemakzulan ini mempertegas berakhirnya aliansi "UniTeam" yang membawa Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte memenangi pemilu 2022. Analis politik internasional menilai bahwa gerakan ini bukan sekadar masalah hukum, melainkan refleksi dari pergeseran peta kekuatan politik menjelang pemilihan umum mendatang.

Dukungan publik di Filipina kini terbelah; kelompok pendukung Duterte menganggap proses ini sebagai upaya penyingkiran politik, sementara para pengkritik melihatnya sebagai langkah penegakan akuntabilitas pemerintahan. "Proses berlanjut, dan ini akan menguji ketahanan institusi demokrasi di Filipina," sebut laporan analisis ekonomi dan politik tersebut.

Dampak Regional dan Sentimen Pasar

Krisis politik di negara tetangga Indonesia ini mulai mencuri perhatian para pemimpin di kawasan ASEAN. Ketidakstabilan politik di Manila dikhawatirkan dapat memengaruhi konsentrasi kawasan dalam menghadapi isu-isu keamanan regional. Di sektor ekonomi, pasar keuangan Filipina juga mulai merespons dengan kewaspadaan tinggi, di mana para investor mencermati risiko ketidakpastian kebijakan yang mungkin timbul selama proses pemakzulan berlangsung.

Hingga Kamis (30/4/2026) pagi, Sara Duterte dan tim kuasa hukumnya dikabarkan tengah menyiapkan pembelaan intensif untuk menghadapi persidangan di Senat. Jika terbukti bersalah dalam sidang Senat nantinya, Sara Duterte terancam dicopot dari jabatannya, sebuah peristiwa yang dipastikan akan mengubah lanskap politik Filipina secara permanen.