Empat WNI Ditahan Pembajak Kapal Somalia, KBRI Nairobi Intensifkan Koordinasi dengan Otoritas Setempat

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi bergerak cepat untuk menangani insiden pembajakan kapal MT Honour 25 oleh perompak di Somalia. Langkah ini diambil sebagai kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya yang disandera oleh perompak Somalia yang menyerbu kapal angkut minyak sejumlah 18.500 barel.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, menyampaikan bahwa terdapat 16 awak kapal yang berada di dalam kapal tersebut dengan perincian 4 ABK WNI, 10 WN Pakistan, 1 WN India, dan 1 WN Myanmar. Koordinasi diplomasi dan negosiasi tengah diupayakan pemerintah RI dengan otoritas Somalia untuk mempercepat proses pembebasan.

"KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia, pada tanggal 22 April 2026," kata Nabyl dilansir dari laman Metrotvnews.com, Selasa (28/4/2026).

Melansir dari laman CNN Indonesia, informasi dari laporan ShipAtlas terkait rute perjalanan kapal pengangkut minyak tersebut berangkat dari Pelabuhan Berbera pada 20 Februari dan tiba di dekat pantai Uni Emirat Arab tak lama setelah konflik Iran dan aliansi Israel-AS berlangsung. Kemudian, berdasarkan peta pelayaran menunjukkan kapal berputar-putar di perairan dekat pintu masuk Selat Hormuz yang kemudian berbalik arah pada 2 April dan menuju ke Mogadishu.

Insiden pembajakan kapal di perairan Samudra Hindia yang sudah hal biasa terjadi, beberapa tahun terakhir nihil terjadi. Namun, belakangan aksi kriminal tersebut terus meningkat yang menargetkan kapal penangkap ikan atau kapal kontainer di tengah ketegangan Timur Tengah.

Berkaitan dengan kondisi demikian, Pakar Politik Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menduga bahwa ada intervensi profesional dalam pembajakan minyak di kapal tanker dan penyanderaan empat ABK WNI. Kondisi Timur Tengah yang sedang berada dalam zona merah menjadi nilai yang menguntungkan pihak perompak untuk mendapatkan uang tebusan lebih besar dari negara asal sanderanya.

"Bukan hanya menyangkut ya perompak dari Somalia, nampaknya kan juga jejaring internasional yang sudah profesional," ungkap Yon kepada Kompas, Selasa (28/4/2026).

Komunikasi sangat penting dalam menyelesaikan masalah pembajakan ini, khususnya pemilik kapal untuk melakukan negosiasi atas jaminan keselamatan ABK yang ditahan. Sepekan yang lalu, Plt. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan pihaknya terus memantau dan berupaya melakukan penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat.

"Guna mengupayakan pembebasan kapal beserta seluruh awaknya. Sejauh ini belum terdapat informasi perihal permohonan tebusan dari para pelaku," ungkap Heni Hamidah.

Langkah yang diambil pemerintah akan berdampak pada keselamatan para WNI yang tertahan mengingat kompleksitas medan dan situasi keamanan di sekitar Somalia tidak kondusif. Pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara gegabah untuk menghindari adanya eskalasi yang membahayakan nyawa ABK.