Pemerintah Tutup 122 Prodi Sepanjang 2026, Ini Daftar yang Paling Banyak Dihapus!

Kementerian Pendidikan Tinggi (Mendikti) mengambil langkah tegas dalam melakukan restrukturisasi besar-besaran di lingkungan perguruan tinggi. Sepanjang tahun 2026, tercatat total ada 122 program studi (prodi) baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang resmi ditutup. Selain penutupan, sejumlah program studi tersebut juga melakukan perubahan nomenklatur atau ganti nama demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Kebijakan penutupan ratusan program studi ini diambil oleh pemerintah dengan alasan bahwa kurikulum dan kompetensi yang ditawarkan oleh prodi-prodi tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan era modern. Berdasarkan data yang dirilis, terdapat 11 prodi yang menjadi penyumbang angka terbanyak dalam daftar penutupan sepanjang tahun 2026 ini. Uniknya, dari daftar belasan prodi yang paling banyak dihapus tersebut, tidak ada satu pun yang berasal dari rumpun ilmu pendidikan.

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh kementerian ini langsung memicu gelombang diskusi dan perdebatan hangat di kalangan akademisi serta pengamat pendidikan. Salah satu kritik dan peringatan keras datang dari pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ekonom UGM tersebut mengingatkan pemerintah mengenai bahaya laten dari arah kebijakan tata kelola pendidikan tinggi yang dinilai terlalu berorientasi pada kepentingan pasar bebas (market-driven education).

Menurut pandangan akademisi UGM, memformat institusi pendidikan tinggi agar hanya melayani kebutuhan industri atau pasar tenaga kerja adalah langkah yang sangat berisiko. Pendidikan tinggi tidak boleh sekadar menjadi pabrik pencetak buruh yang tunduk pada hukum permintaan dan penawaran pasar komersial semata. Jika orientasi ini terus dipaksakan, perguruan tinggi dikhawatirkan akan kehilangan fungsi hakikinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang holistik dan humanis.

Fenomena ini juga disoroti sebagai sebuah dilema besar antara menjaga mutu akademik, tuntutan pasar kerja, dan risiko terjadinya "bunuh diri intelektual". Ketika sebuah program studi ditutup hanya karena sepi peminat atau dinilai tidak menghasilkan keuntungan finansial instan bagi industri, maka negara secara perlahan sedang mematikan cabang-cabang keilmuan penting khususnya ilmu murni dan humaniora—yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk fondasi pemikiran bangsa dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa evaluasi terhadap stabilitas dan relevansi prodi di PTN serta PTS akan terus berjalan secara berkala. Bagi pemerintah, langkah penggabungan, perubahan nama, hingga penutupan total 122 prodi ini dipandang sebagai solusi konkret untuk membersihkan sistem pendidikan dari program-program studi yang tidak bermutu dan gagal memberikan masa depan yang jelas bagi para lulusannya.

Kendati demikian, para pengamat mengingatkan agar proses transisi dan restrukturisasi prodi sepanjang tahun 2026 ini dilakukan secara transparan. Pemerintah dan pihak kampus wajib memikirkan nasib para mahasiswa yang masih aktif serta dosen-dosen yang terdampak akibat penutupan massal ini, agar proses peningkatan mutu pendidikan nasional tidak mengorbankan hak-hak dasar civitas akademika.