Krisis SDM Perbankan: Analis Kredit Pilih Resign Hindari Jeratan Pidana Bisnis

Dunia perbankan nasional tengah dirundung kecemasan mendalam menyusul maraknya fenomena kriminalisasi terhadap penyelesaian kredit macet. Ketakutan akan jeratan pidana membuat para bankir kini cenderung bersikap ultra-konservatif, yang berdampak pada tertahannya penyaluran kredit hingga mencapai angka fantastis, yakni Rp2.500 triliun. Fenomena ini dinilai sebagai "bom waktu" yang dapat memicu stagnasi ekonomi nasional jika tidak segera dicarikan solusi hukum yang jelas.

Kriminalisasi yang menyasar ranah perdata perbankan ke jalur tindak pidana korupsi atau penipuan telah menciptakan iklim kerja yang tidak sehat. Kondisi ini memicu eksodus besar-besaran tenaga ahli di bidang perkreditan, di mana banyak analis kredit memilih pindah divisi hingga mengundurkan diri (resign) demi menghindari risiko hukum.

Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat likuiditas perbankan sekitar Rp2.500 triliun yang belum tersalurkan ke sektor riil. Fenomena "tahan kredit" ini bukan disebabkan oleh kurangnya modal, melainkan ketakutan para pengambil keputusan di bank terhadap risiko hukum jika kredit yang disalurkan kelak menjadi bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).

"Ada ketakutan sistemik di kalangan bankir. Kredit macet yang seharusnya merupakan risiko bisnis murni, kini dengan mudah ditarik ke ranah pidana. Akibatnya, perbankan memilih bermain aman, dan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan suntikan modal," ujar seorang pengamat perbankan dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Tertahannya dana jumbo tersebut menghambat ekspansi dunia usaha, khususnya sektor UMKM dan korporasi yang sedang berupaya pulih pascapandemi dan di tengah gejolak ekonomi global.

Dampak dari ketidakpastian hukum ini merembet langsung pada manajemen sumber daya manusia (SDM) di internal bank. Analis kredit, yang merupakan ujung tombak penilaian kelayakan pembiayaan, kini menjadi profesi yang paling berisiko. Laporan internal sejumlah bank menunjukkan tren peningkatan permohonan mutasi dari bagian kredit ke bagian operasional atau pendukung lainnya.

Bahkan, tidak sedikit bankir senior yang memilih untuk mengakhiri kariernya lebih awal. Mereka merasa skema perlindungan terhadap keputusan bisnis (business judgment rule) tidak lagi sakti di hadapan aparat penegak hukum. "Banyak rekan kami yang rela resign daripada harus berakhir di jeruji besi karena keputusan kredit yang di kemudian hari macet akibat faktor eksternal ekonomi," ungkap seorang praktisi perbankan.

Kondisi ini mengancam kualitas penilaian kredit di masa depan karena perbankan kehilangan tenaga ahli berpengalaman yang memiliki insting bisnis tajam.

Para ahli hukum dan ekonomi memperingatkan bahwa jika praktik kriminalisasi kredit macet terus berlanjut tanpa ada pemisahan yang tegas antara risiko bisnis dan niat jahat (mens rea), ekonomi Indonesia terancam masuk ke dalam fase kontraksi. Ketiadaan penyaluran kredit berarti tidak ada lapangan kerja baru, penurunan daya beli, dan melambatnya roda industri.

Institusi penegak hukum diharapkan dapat lebih bijak dalam melihat batasan antara mal administratif, kegagalan bisnis, dan tindak pidana murni. Sinergi antara otoritas moneter, perbankan, dan penegak hukum menjadi mendesak untuk merumuskan protokol yang memberikan kepastian hukum bagi para bankir dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan.

Tanpa kepastian tersebut, angka Rp2.500 triliun yang mengendap di bank hanya akan menjadi saksi bisu kegagalan intermediasi keuangan yang justru mempercepat ledakan "bom waktu" krisis ekonomi di masa depan.