Gebrakan Perdana BGN: 261 Pegawai Dipecat Massal, 833 Dapur MBG Langsung 'Digembok' Permanen

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah radikal demi menata ulang kredibilitas program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah nakhoda barunya, Kepala BGN Sudaryono—yang akrab disapa Mas Dar—mengumumkan aksi "bersih-bersih" berskala masif dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026. Tidak tanggung-tanggung, instansi ini langsung memecat 261 pegawai non-ASN sekaligus menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru tanah air secara permanen.

Keputusan tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan transparansi tata kelola lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik. Dari ranah manajerial internal, pemecatan menyasar 224 pegawai non-ASN serta 37 tenaga ahli akibat keterlibatan dalam berbagai pelanggaran berat. Dalam keterangannya, Sudaryono mengungkapkan bahwa oknum pegawai terbukti melakukan indisipliner, terlibat dalam aktivitas judi online, hingga melakukan praktik penyalahgunaan dana operasional. Selain jajaran non-ASN, BGN juga tengah memproses sanksi pemecatan terhadap 9 ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta menyiap hukuman demosi dan mutasi bagi 39 pegawai lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan.

Langkah tegas tersebut berjalan beriringan dengan penutupan masif pada sektor hilir penyediaan makanan. Sebanyak 833 dapur MBG dihentikan operasionalnya secara total per 27 Juli 2026. Penutupan ini tersebar secara merata di tiga wilayah utama, yakni 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di area Jawa dan Madura, serta 424 dapur sisanya yang membentang dari wilayah Kalimantan hingga Papua. Berbeda dengan penghentian sementara (suspend) pada masa lalu yang masih mendapatkan kompensasi, BGN menegaskan bahwa seluruh dapur yang ditutup permanen kali ini sama sekali tidak diberikan pencairan insentif atau pembayaran kompensasi.

Mayoritas penghentian dapur SPPG ini dipicu oleh kegagalan pengelola dalam memenuhi kriteria mendasar terkait keamanan pangan dan lingkungan. Hasil pengawasan di lapangan menemukan bahaya keracunan makanan yang tinggi, buruknya sanitasi dan higienitas area masak, kualitas sajian yang tidak memadai, hingga ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai sehingga menimbulkan kebauan dan meresahkan pemukiman warga sekitar. Tidak hanya itu, BGN juga mengidentifikasi indikasi kecurangan bisnis, seperti praktik pungutan liar (kickback), permintaan fee tambahan kepada mitra, serta tindakan mark-up harga bahan baku pangan di atas standar acuan pemerintah.

Melalui sapu bersih ini, BGN menegaskan ultimatum bahwa status kepala dapur di setiap wilayah merupakan bentuk pengabdian sebagai abdi negara yang wajib menjaga integritas. Lembaga ini berjanji untuk membuka saluran pengawasan publik yang transparan agar masyarakat dan orang tua murid dapat berpartisipasi aktif memantau menu harian. Gebrakan drastis pada akhir Juli 2026 ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kompromi apa pun yang mengancam keselamatan kesehatan anak-anak serta kebocoran anggaran negara.