BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ini Alasannya

Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari daftar penerima manfaat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penajaman sasaran program sekaligus evaluasi penggunaan anggaran agar bantuan makanan bergizi diberikan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari daftar tersebut mayoritas merupakan sekolah swasta elite yang dinilai memiliki kemampuan menyediakan kebutuhan makan bagi siswanya secara mandiri. Beberapa nama sekolah yang disebut masuk dalam daftar pengecualian antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari.

Menurut Sudaryono, penyisiran penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara tepat sasaran. BGN juga menemukan adanya potensi data penerima ganda dalam proses evaluasi, sehingga pendataan kembali diperlukan untuk memperbaiki akurasi jumlah penerima program.

Langkah tersebut disampaikan Sudaryono saat mendatangi Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas evaluasi pelaksanaan program MBG sekaligus sinkronisasi anggaran.

Pertemuan itu menjadi pertemuan resmi pertama Sudaryono dengan Purbaya sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN sekitar satu bulan lalu. Sudaryono mengatakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan diperlukan untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sisa anggaran, hingga rencana anggaran untuk tahun berikutnya.

Selain persoalan anggaran, pembahasan juga mencakup penajaman daftar penerima manfaat MBG. BGN menilai evaluasi diperlukan karena setiap perubahan jumlah penerima akan berdampak terhadap kebutuhan anggaran program tersebut.

Sudaryono menegaskan pelaksanaan MBG membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, program tersebut memiliki alokasi anggaran besar sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara optimal.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran MBG untuk 2027 sebesar Rp240,2 triliun dengan sasaran sekitar 72,1 juta penerima manfaat. Penyesuaian data penerima menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan pencoretan sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, BGN berharap program MBG dapat lebih terarah kepada masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi data dan anggaran akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.