Jokowi Dukung Langkah JK Laporkan Rismon ke Bareskrim: 'Itu Bagus, Jalur Hukum Paling Tepat

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait rentetan isu yang menyeret namanya dalam sepekan terakhir. Dalam keterangannya di Surakarta, Sabtu (11/4/2026), Jokowi merespons desakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai pembuktian ijazah asli, laporan polisi terhadap pakar telematika Rismon Sianipar, hingga tudingan miring mengenai aliran dana sebesar Rp50 miliar.

Polemik ini kembali mencuat ke permukaan setelah Jusuf Kalla memberikan pernyataan yang mendorong transparansi demi mengakhiri kegaduhan publik yang telah berlangsung lama.

Terkait pernyataan Jusuf Kalla yang menyarankan agar ijazah asli ditunjukkan guna meredam perdebatan, Jokowi menanggapi dengan santai namun tegas. Ia menyatakan bahwa urusan legalitas ijazah sebenarnya sudah selesai melalui jalur hukum dan verifikasi lembaga pendidikan terkait pada tahun-tahun sebelumnya.

"Mengenai usulan Pak JK, saya kira proses hukum di pengadilan dulu sudah sangat jelas. Verifikasi dari universitas juga sudah ada. Semuanya sudah melalui prosedur yang sah menurut aturan negara," ujar Jokowi singkat kepada awak media.

Meskipun desakan tersebut kembali menguat, Jokowi mengisyaratkan bahwa dirinya tidak ingin terlalu dalam terjebak dalam pusaran isu yang menurutnya sudah berulang kali diklarifikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga dimintai tanggapan mengenai langkah Jusuf Kalla yang melaporkan pakar telematika, Rismon Sianipar, ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dipicu oleh pernyataan Rismon yang dinilai menyudutkan dan mengandung unsur fitnah terkait keabsahan dokumen kenegaraan.

Secara terbuka, Jokowi mengapresiasi langkah hukum tersebut sebagai upaya untuk menegakkan kebenaran dan memberikan pelajaran mengenai etika berpendapat di ruang publik. "Ya, itu (melapor ke Bareskrim) bagus. Bagus sekali. Kalau memang ada fitnah atau hal-hal yang tidak benar, jalur hukum adalah cara yang paling tepat dan beradab untuk menyelesaikannya," tegasnya.

Isu paling sensitif yang ditanggapi Jokowi adalah tudingan mengenai adanya aliran dana sebesar Rp50 miliar dalam kasus ijazah yang disebut-sebut bersumber dari dirinya. Isu ini berkembang liar di media sosial dan dikaitkan dengan upaya pengondisian saksi atau pihak tertentu.

Menanggapi hal itu, Jokowi melontarkan bantahan keras dengan nada bertanya. Ia mempertanyakan asal-usul dana yang dituduhkan tersebut. "Duit dari mana? Rp50 miliar itu bukan uang sedikit. Jangan membuat narasi yang tidak masuk akal tanpa bukti yang jelas," katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih kritis dalam menyerap informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh angka-angka fantastis yang muncul tanpa dasar fakta. Menurutnya, tudingan semacam itu sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana politik pasca-kepemimpinannya.

Di akhir keterangannya, Jokowi berharap agar energi bangsa tidak habis terserap untuk membahas isu-isu lama yang terus diproduksi ulang. Ia mengajak para tokoh bangsa untuk fokus memberikan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat.

"Kita ini ingin maju. Jangan terus-menerus kembali ke isu yang itu-itu saja. Mari kita hormati proses hukum yang sudah dan sedang berjalan," tutupnya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian dilaporkan masih mendalami laporan terkait dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret nama tokoh-tokoh nasional tersebut. Dinamika ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik seiring dengan bergulirnya proses penyelidikan di Bareskrim Polri.