Jokowi Dapat Gelar "Baginda Pemuka Bangsa" di Lampung, Murni Budaya atau Agenda Politik?

Panggung politik dan kebudayaan di Indonesia kembali beririsan dalam sebuah momentum yang menarik perhatian publik. Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), resmi dianugerahi gelar adat tertinggi "Baginda Pemuka Bangsa" pada Sabtu, 27 Juni 2026. Prosesi ritual adat yang berlangsung sakral dan megah ini diinisiasi oleh lima kerajaan adat Lampung Pepadun dan dilaksanakan di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Mengingat status Jokowi yang kini telah purnatugas namun tetap aktif bergerak di ruang publik, peristiwa ini langsung memicu diskusi hangat di tengah masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan: apakah penganugerahan gelar kehormatan ini murni merupakan apresiasi terhadap warisan budaya, ataukah ada agenda politik strategis yang sengaja dirajut di baliknya?

Jika dilihat dari sudut pandang formal kebudayaan, pemberian gelar ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari masyarakat adat Lampung Pepadun. Perwakilan tokoh adat, Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menegaskan bahwa gelar "Baginda Pemuka Bangsa" bukan sekadar penghargaan seremonial biasa. Gelar adat ini membawa doa-doa filosofis dari para leluhur dan merepresentasikan pengakuan atas nilai keteladanan serta moralitas yang ditunjukkan Jokowi selama memimpin Indonesia selama dua periode.

Rangkaian prosesi adat pun dilakukan dengan sangat pakem dan khidmat, mulai dari tradisi penyambutan Nemui Nyimah, ritual Nuwang, Nguruk Di Way, hingga puncaknya Cakak Pepadun (prosesi naik singgasana adat). Melalui ritual ini, Jokowi juga secara simbolis diangkat menjadi bagian dari keluarga besar persaudaraan adat setempat. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan mengingatkan pentingnya merawat serta melestarikan adat istiadat Nusantara sebagai benteng identitas bangsa di era modern. dari sisi ini, acara tersebut tampak murni sebagai upacara kultural yang tulus.

Meskipun demikian, dimensi politik dari peristiwa ini sangat sulit untuk diabaikan begitu saja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penganugerahan gelar adat ini disematkan di sela-sela rangkaian safari politik tiga hari yang dilakukan Jokowi di Provinsi Lampung. Di hari yang sama, dinamika politik praktis terlihat jelas ketika Jokowi kedapatan mengenakan atribut partai berupa topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bukan rahasia lagi jika kehadiran Jokowi di Lampung juga dalam rangka menghadiri agenda konsolidasi internal, seperti Rakorda PSI Kota Bandar Lampung, serta menemui simpul-simpul relawan setianya di daerah. Bagi para pengamat politik, penggunaan simbol adat di tengah safari kepartaian ini merupakan strategi komunikasi politik yang sangat efektif. Melalui legitimasi budaya, seorang tokoh politik pasca-istana dapat merawat kedekatan emosional dan menjaga pengaruh politiknya (Jokowi Effect) agar tetap hidup dan mengakar kuat di tingkat akar rumput.

Pada akhirnya, penganugerahan gelar adat kepada Jokowi di Lampung membuktikan bahwa dalam lanskap sosiopolitik Indonesia, kebudayaan dan politik tidak bisa dipisahkan secara kaku. Keduanya sering kali berjalan beriringan dan saling menguntungkan.

Bagi lembaga adat lokal, kehadiran dan keterlibatan tokoh bangsa sekaliber Jokowi memberikan panggung publikasi yang luas di tingkat nasional untuk menegaskan eksistensi mereka. Sebaliknya, bagi figur politik, restu kultural dari para tetua adat memberikan legitimasi moral yang kuat di daerah. Acara ini mungkin dimulai dengan doa adat yang sakral, namun gema yang dihasilkannya tetap membawa pesan politik yang tak kalah nyaring.