Sabtu, 11 Juli 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Imbas Sentimen Positif Program Mandatori B50, Harga TBS Sawit Nasional Merangkak Naik

Admin WGM - Wednesday, 08 July 2026 | 04:30 PM

Background
Imbas Sentimen Positif Program Mandatori B50, Harga TBS Sawit Nasional Merangkak Naik
Harga CPO dan kernel terbaru (Jambiekspres.co.id /)

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemitraan swadaya di Provinsi Riau dilaporkan mengalami kenaikan tipis hingga berhasil menembus angka Rp3.796,04 per kilogram pada pekan ini. Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara resmi juga menetapkan harga patokan tertinggi untuk komoditas TBS sawit umur 9 tahun yang melonjak naik hingga menyentuh Rp3.859,87 per kilogram.

Kenaikan harga jual di tingkat petani kelapa sawit tersebut dipicu oleh adanya lonjakan harga kernel atau inti sawit yang cukup signifikan di pasar komoditas. Selain faktor internal pasar, tren positif ini juga didorong oleh optimisme pelaku usaha terhadap implementasi program energi terbarukan mandatori B50 di tanah air.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai bahwa kebijakan pemanfaatan bahan bakar B50 tersebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan TBS secara berkelanjutan. Namun demikian, asosiasi memberikan catatan kritis bahwa dampak positif tersebut hanya bisa terwujud secara optimal asalkan pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif pungutan ekspor.

Tren kenaikan harga komoditas perkebunan andalan ini ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Sumatra, melainkan juga merembet ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan. Berdasarkan rilis resmi berkala, harga TBS sawit di Provinsi Kalimantan Barat untuk periode I Juli 2026 tercatat ikut meroket hingga mencapai Rp3.547,79 per kilogram.

Fluktuasi harga yang terus merangkak naik di berbagai sentra produksi ini disambut dengan rasa syukur dan penuh sukacita oleh jutaan petani sawit swadaya. Kenaikan pendapatan ini dinilai sangat membantu para petani dalam menutup tingginya biaya operasional pemeliharaan kebun serta lonjakan harga pupuk non-subsidi di lapangan.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait berjanji akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses penetapan harga ini agar berjalan transparan di tingkat pabrik kelapa sawit. Langkah pengawasan ketat dirasa perlu demi memastikan seluruh perusahaan mitra mematuhi indeks harga yang telah disepakati bersama dan menghindari kecurangan timbangan.

Ke depan, stabilitas harga kelapa sawit nasional diprediksi akan tetap terjaga di zona hijau seiring kuatnya permintaan pasar domestik dan industri hilir energi. Sinergi kebijakan tata niaga yang adil serta dukungan insentif dari pemerintah diharapkan mampu menjaga kesejahteraan para petani sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara jangka panjang.