Minggu, 22 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Terseret Kasus Pemerasan Bersama Istri, Mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya Berpeluang Diperiksa KPK

Admin WGM - Monday, 13 July 2026 | 05:30 PM

Background
Terseret Kasus Pemerasan Bersama Istri, Mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya Berpeluang Diperiksa KPK
Wardoyo Wijaya, eks Bupati Sukoharjo terseret kasus pemerasan yang menjerat istrinya Etik Suryani (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah /)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah membidik mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, yang dinilai berpeluang kuat untuk diperiksa dalam waktu dekat. Pemanggilan ini mencuat setelah namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan pemerasan yang juga melibatkan istrinya, Etik Suryani.

Sebagai tokoh politik senior, profil Wardoyo Wijaya selama ini dikenal memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Sukoharjo dan Jawa Tengah. Namun, keterlibatannya dalam pusaran kasus hukum ini seketika mengubah persepsi publik terhadap rekam jejak kepemimpinannya selama dua periode tersebut.

Merespons penetapan status tersangka tersebut, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan langsung mengambil tindakan organisasi yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Sesuai standar operasional partai, PDIP memastikan akan langsung memecat kader kepala daerah yang terbukti secara resmi terjerat tindak pidana korupsi.

Langkah tegas pemecatan ini diambil guna menjaga integritas partai politik di mata konstituen dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan di KPK. Pihak internal partai juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum bagi setiap kader yang mencederai amanat rakyat.

Fenomena ini semakin memperpanjang daftar hitam setelah adanya catatan kelam mengenai tiga bupati lain yang juga terkena OTT KPK pada awal Juli ini. Berulangnya kasus serupa memicu pertanyaan kritis dari berbagai kalangan mengenai alasan mengapa para kepala daerah seolah gemar melakukan korupsi.

Banyak pengamat menilai tingginya biaya politik dalam sistem pilkada langsung menjadi akar masalah utama yang memicu maraknya praktik lancung di tingkat daerah. Kini, publik mendesak adanya reformasi total terhadap sistem kaderisasi politik agar melahirkan pemimpin yang bersih dari korupsi.