KPK Soroti Empat Delik Hukum UNCAC Usai DPR Sahkan UU Perampasan Aset
Azizatul Khifdiyah - Friday, 20 November 2026 | 11:39 AM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan perlunya terobosan empat delik hukum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau UNCAC. Mengutip laporan Kompas.com pada Jumat (20/11/2026), keempat delik tersebut meliputi illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing.
"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Budi.
Ia menilai pengesahan aturan perampasan aset selaras dengan upaya lembaga antirasuah menutup celah pelaku baru. Langkah penindakan KPK juga diarahkan untuk mendorong perbaikan sistem agar modus korupsi serupa tidak terulang.
"Termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi obyek-obyek edukasi, ya, untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi," ujarnya.
Terkait tidak disebutnya kewenangan KPK dalam beleid tersebut, Budi memastikan pihaknya akan mengkaji pasal-pasal yang beririsan dengan tugas lembaga. Kajian tersebut dilakukan karena KPK sejak awal menaruh perhatian pada optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery.
"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery," ucapnya.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut terdapat 10 poin utama dalam regulasi ini, mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga ruang lingkup perkara penipuan dan perdagangan.
Aturan baru tersebut juga mengatur pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta pemanfaatan teknologi informasi. Ruang lingkupnya turut mencakup kejahatan berbasis teknologi seperti investasi bodong dan saham bodong serta menegaskan ancaman pidana termasuk pidana mati sesuai ketentuan. Selain itu, undang-undang ini mengatur pengelolaan aset oleh badan berkompeten dan pengawasan badan independen demi menjaga transparansi serta akuntabilitas.
Next News

Irjen Yudhi Dimutasi Jadi Widyaiswara Usai Aksi Sujud ke Mahasiswa Viral
in 4 hours

Panitia Ad Hoc MPR Kaji Masukan Mahfud soal Jadwal Sidang Wapres 9 Desember
in 5 minutes

Enam Warga Pemalang Diduga Jadi Tentara di Rusia Usai Tergiur Gaji Tinggi
3 hours ago

Tanam 1.500 Pohon di Kajen, Konservasi Sumber Air Pekalongan Jadi Sorotan
20 hours ago

Indonesia dan China Sepakati Pembangunan 10 Kota Pintar dalam Pertemuan Prabowo dan Xi Jinping
a day ago

Bareskrim Geledah Enam Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Posko Makar
a day ago

UMP DKI Jakarta 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Rampung Lebih Cepat dari Tenggat
2 days ago

Modus Bikin Konten Berimbalan Uang, Pemuda di Pekalongan Cabuli Pelajar SMP di Dalam Mobil
2 days ago

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
3 days ago

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
3 days ago



