Selat Hormuz Terancam Blokade: Trump Meradang, Iran Bertahan di Bawah Pengaruh Garis Keras

Ketegangan di kawasan Timur Tengah mencapai titik kritis setelah negosiasi diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran dilaporkan berakhir tanpa kesepakatan. Merespons kebuntuan tersebut, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mulai melancarkan ancaman serius berupa blokade total terhadap Selat Hormuz. Langkah ini diprediksi akan memicu guncangan hebat pada pasokan energi global dan stabilitas keamanan internasional.

Kegagalan proses lobi ini tidak hanya dipicu oleh perbedaan kepentingan nuklir, tetapi juga dinamika internal di Teheran yang kini menjadi sorotan para analis geopolitik global.

Washington mengambil langkah asertif dengan menyatakan kesiapan militer untuk memblokade Selat Hormuz jika Iran terus melanjutkan program pengayaan uraniumnya. Selat Hormuz merupakan urat nadi perdagangan minyak dunia, di mana sekitar seperlima dari konsumsi minyak global melintasi jalur sempit tersebut setiap harinya.

Pihak Gedung Putih menegaskan bahwa blokade ini bertujuan untuk memutus jalur ekonomi Iran secara total. "Jika negosiasi gagal memberikan jaminan keamanan bagi dunia, kami tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatan ekonomi dan militer untuk mengontrol titik-titik strategis yang disalahgunakan oleh rezim Teheran," tulis laporan resmi dari Washington, Senin (13/4/2026).

Ancaman ini segera direspons dengan kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional. Para pelaku pasar mengkhawatirkan terjadinya disrupsi distribusi yang dapat menyebabkan inflasi energi di berbagai negara maju maupun berkembang.

Di sisi lain, pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, memberikan analisis mendalam mengenai penyebab utama di balik kegagalan kesepakatan antara Iran dan AS. Menurut Faisal, kebuntuan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar sosok Mojtaba Khamenei, putra dari Pemimpin Agung Iran Ali Khamenei.

Faisal mengungkit pernyataan-pernyataan Mojtaba yang dinilai sangat konservatif dan antipati terhadap pengaruh Barat. Kehadiran Mojtaba dalam lingkaran dalam pengambilan keputusan di Teheran dianggap sebagai penghalang bagi kelompok moderat yang ingin mencapai titik temu dengan Amerika Serikat.

"Mojtaba Khamenei memegang kendali atas faksi-faksi garis keras. Pernyataannya yang menekankan kedaulatan mutlak dan penolakan terhadap konsesi nuklir menjadi batu sandungan besar dalam meja perundingan. AS melihat bahwa selama pengaruh garis keras ini dominan, kesepakatan apa pun akan sulit diimplementasikan secara jujur," ujar Faisal Assegaf dalam sebuah diskusi daring.

Kegagalan kesepakatan ini menempatkan kawasan Teluk dalam bayang-bayang perang terbuka. Jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan blokade di Selat Hormuz, Iran dipastikan tidak akan tinggal diam. Teheran sebelumnya telah berkali-kali memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menutup jalur pelayaran mereka akan dibalas dengan tindakan militer serupa di sepanjang garis pantai mereka yang strategis.

Sejumlah negara sekutu AS di kawasan, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dilaporkan mulai meningkatkan kewaspadaan militer di perbatasan laut. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB didesak untuk segera melakukan sidang darurat guna mencegah eskalasi yang lebih buruk.

Meskipun situasi memanas, beberapa pengamat berharap masih ada celah untuk diplomasi pintu belakang (back-channel diplomacy). Namun, dengan ancaman blokade yang sudah di depan mata dan keteguhan posisi internal Iran, harapan untuk mencapai perdamaian permanen tampak kian menipis.

Dunia kini menanti apakah kekuatan besar lainnya, seperti Tiongkok atau Uni Eropa, dapat bertindak sebagai penengah untuk meredakan amarah kedua belah pihak sebelum Selat Hormuz benar-benar menjadi medan tempur yang melumpuhkan ekonomi dunia di tahun 2026 ini.