Minggu, 22 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Isu Makelar Jabatan Eselon III dan IV di Pemkab Pekalongan, Plt Bupati Sukirman Wanti-Wanti ASN

Azizatul Khifdiyah - Wednesday, 11 November 2026 | 09:26 AM

Background
Isu Makelar Jabatan Eselon III dan IV di Pemkab Pekalongan, Plt Bupati Sukirman Wanti-Wanti ASN
Plt Bupati Pekalongan Sukirman dengan tegas mewanti-wanti jajaran ASN agar tidak tergiur isu makelar jabatan eselon III dan IV. Pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi korban untuk melaporkan praktik percaloan dengan menyertakan bukti yang valid. (metropekalongan.jawapos.com/)

Proses pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tengah diguncang oleh isu makelar jabatan yang meresahkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik percaloan tersebut diduga melibatkan oknum aparatur sipil negara serta perorangan atau warga sipil. Para pelaku diduga menawarkan kemudahan bagi pejabat tertentu untuk mendapatkan posisi strategis dengan tarif sejumlah uang.

​Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Pekalongan Sukirman langsung memberikan tanggapan tegas serta mewanti-wanti seluruh jajaran pegawai. Ia meminta dengan sangat agar para aparatur sipil negara tidak mudah tergiur oleh iming-iming dari pihak tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, oknum-oknum tersebut kerap berani mengatasnamakan orang-orang tertentu demi meyakinkan para korbannya.

​Menurut Sukirman, isu percaloan posisi memang selalu muncul setiap kali menjelang pengisian jabatan di instansi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa praktik tercela ini sama sekali tidak boleh dibiarkan berkembang luas di tengah birokrasi. Terlebih lagi jika tindakan tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang atau kompensasi dengan dalih mengurus penempatan posisi.

​"Saya sudah menekankan, berulang-ulang kepada jajaran ASN itu sendiri, jangan sampai terbujuk rayu kepada makelar-makelar yang berkeliaran di sana," kata Sukirman ditemui di ruangannya, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin melaporkan kejadian serupa.

​Kebijakan pengaduan ini juga mencakup pihak-pihak yang pernah dimintai maupun yang sudah menyerahkan uang kepada para makelar. Pemerintah daerah tentu memerlukan bukti nyata untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran aturan kepegawaian yang terjadi.

"Saya menanggapi, yang pertama itu adalah salah dia sendiri. Yang kedua, tolong laporkan kepada saya. Kalau memang sudah memberikan kompensasi, bawa bukti kompensasinya apa dan seterusnya," tegasnya.

​Sebagai pimpinan tertinggi di daerah, Sukirman mengingatkan bahwa kewenangan penetapan pejabat sepenuhnya berada di tangan Plt Bupati. Keputusan tersebut tentu diambil dengan mempertimbangkan hasil kajian objektif dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Dengan demikian, dipastikan tidak ada pihak luar lain yang berhak menjanjikan kepastian seseorang bakal menduduki posisi tertentu.

"Kami mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan yang lain-lain," tandasnya.