Minggu, 22 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Gedung Pemerintahan Pekalongan Rampung Direhabilitasi, Pemkot Targetkan Mulai Beroperasi Tahun 2027

Azizatul Khifdiyah - Saturday, 14 November 2026 | 09:28 AM

Background
Gedung Pemerintahan Pekalongan Rampung Direhabilitasi, Pemkot Targetkan Mulai Beroperasi Tahun 2027
Gedung kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD Pekalongan resmi selesai direhabilitasi pascakerusuhan dan diserahkan ke Pemkot, ditargetkan beroperasi pada 2027. (Kompas.com/)

​Gedung kantor Wali Kota, Sekretariat Daerah, hingga DPRD Kota Pekalongan di Jawa Tengah telah rampung direhabilitasi setelah terdampak aksi anarkis pada 30 Agustus 2025. Berdasarkan laporan, seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diselesaikan seratus persen pada 12 Oktober 2026. Kementerian Pekerjaan Umum kemudian menyerahkan pengelolaan gedung kepada pemerintah daerah melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima pada hari Kamis, 12 November 2026.

​Meski demikian, Pemerintah Kota Pekalongan belum langsung memanfaatkan kompleks perkantoran tersebut karena masih harus mempersiapkan berbagai kebutuhan interior. Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus melakukan pengisian mebel dan penyesuaian tata ruang. "Alhamdulillah, gedung sudah jadi, sudah serah terima dan sudah siap kita tempati supaya pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik lagi," ungkap Aaf, dikutip dari Tribun Jateng pada hari Jumat, 13 November 2026.

​Selain persiapan interior gedung, pemerintah daerah juga masih harus menindaklanjuti sejumlah pekerjaan penyempurnaan kawasan perkantoran secara menyeluruh. Pekerjaan tersebut meliputi pelapisan aspal baru, penataan area parkir kendaraan, perapian lingkungan sekitar bangunan, serta pembenahan saluran di sekeliling gedung. Pembenahan saluran air ini dilakukan secara khusus untuk meningkatkan kenyamanan kawasan sekaligus mengantisipasi potensi genangan air di masa mendatang. Dengan berbagai rangkaian persiapan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan kompleks gedung pemerintahan baru akan mulai dimanfaatkan pada tahun 2027.

​Di sisi lain, proses administrasi pengalihan aset Barang Milik Negara atau hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada pemerintah daerah kini sedang berjalan secara paralel. Pengalihan tersebut melibatkan mekanisme resmi Kementerian Keuangan hingga nantinya memperoleh persetujuan penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Nanda Lasro Elisabet Sirait, menjelaskan bahwa penyedia jasa konstruksi tetap memegang tanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan enam bulan. "Adapun selama masa pemeliharaan enam bulan, penyedia jasa tetap bertanggung jawab terhadap kecacatan maupun kerusakan yang disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan," ujarnya.