Buntut 5 Peserta Meninggal, Menteri HAM Pigai Minta Evaluasi hingga Kemhan Pulangkan 32 Peserta Hamil

Pelaksanaan latihan dasar kemiliteran yang ditujukan bagi para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia kini tengah berada dalam sorotan tajam publik. Kegiatan intensif yang dirancang untuk membina para calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih serta Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih tersebut memicu kekhawatiran sangat besar setelah dilaporkan menelan korban jiwa.

Sebanyak lima orang calon manajer koperasi pedesaan dilaporkan meninggal dunia akibat mengalami gangguan kesehatan serius selama mengikuti rangkaian kegiatan fisik di lapangan. Insiden tragis yang merenggut nyawa para pemuda tersebut langsung memicu gelombang dukacita mendalam dari masyarakat sekaligus mengundang berbagai kritik tajam dari lembaga tinggi negara.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara tegas langsung meminta Kementerian Pertahanan selaku lembaga penyelenggara utama untuk segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh. Beliau sangat menekankan pentingnya meninjau ulang seluruh kurikulum pendidikan, standar operasional prosedur keselamatan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan medis yang diterapkan.

"Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh," ungkap Pigai dalam keterangan tertulis dilansir dari Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Menurut penuturannya, penguatan mental para pengelola lembaga koperasi tidak harus selalu identik dengan pendekatan fisik ala militer, melainkan bisa diwujudkan melalui pembentukan kedisiplinan yang humanis. Selain itu, investigasi yang jujur dan transparan wajib dilakukan agar penyebab objektif dari kematian para korban dapat diungkap secara terang-benderang kepada publik luas.

"Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan," ungkap Pigai lebih lanjut.

Di tengah bergulirnya proses evaluasi mendalam tersebut, Kemenhan diketahui memulangkan sebanyak tiga puluh dua orang peserta dalam kondisi hamil dengan satu di antaranya telah melahirkan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan, menyampaikan sejak awal tidak ada syarat pelanggaran bagi peserta hamil untuk mengikuti pelatihan program ini.

"Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dipulangkan dengan talent pool," ungkap Ketut, dilansir dari laman Bisnis.com, (27/6/2026).

Ketut menyampaikan, peserta yang pulang tetap dapat melanjutkan pendidikan pada tahap kedua sebagai hak setiap calon manajer KDMP maupun KNMP. Tanggapan ini menuai kritik publik terkait dengan prosedur tes kesehatan dan kekuatan fisik ibu hamil yang berbeda dengan lainnya.

Namun, diinformasikan bahwa latsarmil demikian telah disesuaikan dengan standar PBB dan PPM sehingga belum ada pelatihan fisik dalam intensitas berat. Menurut Kemhan, pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan calon manajer yang profesional dan disiplin.