Mengapa PBB Memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia Setiap 9 Agustus? Ini Sejarah Lengkapnya

Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menetapkan tanggal sembilan Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat untuk memperingati sesi perdana Kelompok Kerja PBB tentang Populasi Adat yang diselenggarakan di Jenewa. Penetapan momentum bersejarah ini menjadi fondasi awal bagi pengakuan global terhadap eksistensi, martabat, serta pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat adat yang selama berabad-abad sering mengalami marjinalisasi dan diskriminasi sistemik di berbagai belahan dunia.

Langkah maju puncaknya terwujud saat Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP pada tahun dua ribu tujuh sebagai standar instrumen hukum internasional. Dokumen penting ini menegaskan hak kolektif masyarakat adat atas kebebasan menentukan nasib sendiri, perlindungan wilayah adat, pelestarian bahasa lokal, serta hak untuk mempertahankan tradisi budaya mereka dari ancaman pemusnahan secara paksa.

Di era modern, isu perlindungan masyarakat adat menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia secara global karena mereka terbukti secara ilmiah sebagai penjaga garda terdepan keanekaragaman hayati bumi. Pengetahuan lokal serta kearifan tradisional yang dipraktikkan masyarakat adat secara turun-temurun terbukti ampuh dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan, memitigasi dampak perubahan iklim ekstrem, serta menjamin ketahanan pangan dunia secara berkelanjutan.

Sayangnya, komunitas adat di berbagai negara masih terus menghadapi ancaman nyata berupa perampasan wilayah kelola, kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri, hingga kekerasan fisik saat memperjuangkan tanah ulayat mereka. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya mengancam keselamatan identitas lokal mereka, tetapi juga secara langsung mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup yang berdampak fatal bagi seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional harus dijadikan komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan hukum serta melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan lingkungan. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat adalah investasi kolektif terpenting demi menjaga keseimbangan ekologi bumi dan menciptakan masa depan dunia yang lebih adil serta lestari.