Mahasiswa Pekalongan Gelar Aksi May Day, Angkat Isu Perlawanan hingga Pendidikan Gratis

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam empat organisasi menggelar aksi damai dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Juang, Kota Pekalongan, Jumat (1/5) siang hingga sore.

Aksi tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari Lembaga Kajian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Universitas Pekalongan, BEM Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, serta Serikat Mahasiswa Indonesia Komisariat Universitas Pekalongan.

Kegiatan diisi dengan orasi secara bergantian yang menyoroti berbagai isu ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kondisi sosial masyarakat.

Nabil Dwi Putra, perwakilan Serikat Mahasiswa Indonesia Komisariat Universitas Pekalongan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, menegaskan bahwa May Day tidak sekadar diperingati sebagai hari libur atau seremoni, melainkan sebagai momentum refleksi dan perlawanan terhadap sistem yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

"May Day bukan sekadar hari libur atau perayaan, tetapi momentum perlawanan terhadap sistem. Kami sebagai mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan hal itu kepada publik," ujarnya saat diwawancara dalam aksi di Monumen Juang, Jumat (1/5).

Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk inisiatif kolektif mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial di tengah minimnya gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 11 tuntutan nasional dan 3 tuntutan lokal. Mereka juga mengusung tiga isu utama sebagai garis besar perjuangan, yaitu:

1. penolakan terhadap kapitalisme,
2. peningkatan kesejahteraan pekerja,
3. serta dorongan untuk mewujudkan pendidikan gratis.

Menurut mereka, ketiga isu tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Mahasiswa juga menyoroti praktik outsourcing yang dinilai masih menjadi persoalan serius di Pekalongan dan sekitarnya.

"Secara hukum outsourcing memang diatur dalam undang-undang. Namun dalam praktiknya, banyak yang tidak sesuai, terutama terkait jaminan sosial dan kepastian kerja bagi buruh," ungkap Nadia Pitaloka, perwakilan GMNI Universitas Pekalongan.

Ia menilai, kondisi tersebut diperparah oleh realitas sosial di mana sebagian pekerja lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan harian dibandingkan jaminan jangka panjang seperti kesehatan dan perlindungan kerja.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait kondisi daerah, khususnya infrastruktur dan sistem drainase di Kota Pekalongan yang dinilai masih menjadi kendala dalam aktivitas masyarakat.

"Kami juga mendorong perbaikan infrastruktur dan tata kelola drainase, karena hal ini berdampak langsung pada mobilitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar M. Uwais, perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

Mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.

"Harapannya pemerintah segera merespons dan menindaklanjuti tuntutan yang kami sampaikan, serta lebih memperhatikan hak-hak masyarakat," imbuh Uwais.

Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan May Day 2026 di Kota Pekalongan, setelah sebelumnya digelar kegiatan serupa oleh serikat pekerja pada pagi hari di lokasi yang sama.