Ironis, Jelang Hari Pendidikan Nasional Kemendiktisaintek Ingin Tutup Prodi yang Tidak Relevan di Pasar Industri

Di tengah kondisi yang tidak stabil, pemerintah berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi dan perubahan pasar kerja. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran intelektual serta memastikan lulusan universitas memiliki daya saing yang selaras dengan dinamika pasar kerja global.

Namun, kebijakan ini perlu adanya kajian akademik dan sosial terkait dengan dampak yang dimunculkan yang akan berpengaruh ke arah kebijakan di perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Sekjen Badri Munir Sukoco menyampaikan diperlukannya dukungan dari berbagai pihak, termasuk kampus, dalam penyesuaian kebijakan ini.

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," ungkap Badri di Simposium Nasional Kependudukan 2026, dilansir dari laman CNBC Indonesia, (27/4/2026).

Sementara itu, rencana penutupan sejumlah prodi memicu gelombang tanggapan kritis dari para akademisi maupun publik. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan wacana kebijakan ini diperlukannya kajian yang komprehensif, tidak hanya sekadar merespons kebutuhan jangka pendek.

Orientasi efisiensi yang berlebihan, terutama dalam bidang pendidikan, akan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi yang utama. Kebijakan ini tentunya tidak serta-merta menutup prodi secara mudah, melainkan perlu adanya solusi permasalahan yang melibatkan hak dan perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen.

"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," ungkap Hetifah dalam pernyataannya di laman DPR, dilansir dari laman detikNews, Senin (27/4/2026).

Kritik tegas turut disampaikan pengamat pendidikan Indra Charismiadji yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan genosida intelektual yang dilakukan jelang Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei mendatang. Indra menyoroti kegagalan pemerintah untuk membedakan antara sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan) yang menjadi korban ketiadaan visi industri pemerintah.

"Jika kita hanya melatih orang menjadi pekerja, mereka akan segera digantikan oleh mesin atau teknologi. Seharusnya kurikulum kita mendorong manusia menjadi pencipta," ungkap Indra dalam siaran pers, dilansir pada laman detikNews, Senin (27/4/2026).

Menurut Kemendiktisaintek, kebijakan ini bukanlah menjadi pilihan utama, tetapi menjadi solusi terakhir apabila data evaluasi prodi tidak lagi memenuhi standar mutu. Namun, perlu diingat bahwa para pemangku kebijakan yang memiliki kuasa dalam penentuan arah pendidikan di Indonesia harus mengetahui peran perguruan tinggi bukanlah sebagai pabrik buruh, melainkan tonggak keberlanjutan bangsa ke depannya.