Sistem Desil DTKS Keluhkan Warga: Terlihat Mampu di Data, Bantuan Sosial Terhenti

​Dilansir dari kompas.com, penetapan desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memicu keluhan dari sejumlah warga penerima bantuan sosial. Kebijakan pemutakhiran data yang bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran ini justru dinilai merugikan warga miskin yang statusnya mendadak dinilai mampu. Akibat pembaruan indikator tersebut, sejumlah program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terhenti secara sepihak.

​Salah satu warga yang terdampak adalah Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah Jakarta Timur. Ia terkejut saat mengetahui nama keluarganya tidak lagi terdaftar sebagai penerima KJP Plus untuk anaknya pada periode terbaru. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami peningkatan dan suaminya masih bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.

​Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyatakan bahwa penyesuaian data ini mengacu pada pemeringkatan desil terbaru yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan variabel penilaian seperti kepemilikan aset, jenis dinding rumah, hingga daya listrik, status keluarga Siti naik dari Desil 3 menjadi Desil 6. Perubahan indikator statistik inilah yang secara otomatis menghentikan kucuran bantuan dana pendidikan bagi anaknya.

​"Kami sangat bingung karena di kertas dibilang mampu, padahal makan sehari-hari saja masih susah," kata Siti saat ditemui di kediamannya pada Selasa.

​Siti menceritakan bahwa petugas pendataan sempat mencatat kepemilikan sepeda motor tua di rumahnya sebagai salah satu indikator penilaian ekonomi. Keberadaan barang tersebut rupanya menjadi faktor utama yang mendongkrak peringkat desil keluarganya dalam sistem basis data. Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan agar bantuan sosial yang sangat dibutuhkan bisa kembali disalurkan.

​"Harapan saya pemerintah tolong cek langsung kondisi kami yang sebenarnya di lapangan," lanjutnya.

​Ketidaksesuaian antara data administrasi dan realitas ekonomi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak serta pengamat sosial. Proses verifikasi lapangan secara berkala dinilai sangat krusial agar klasifikasi desil tidak hanya mengandalkan variabel formal yang sering kali kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat bawah. Tanpa evaluasi menyeluruh, warga kurang mampu berisiko terus kehilangan hak atas jaminan sosial yang seharusnya mereka terima.