Rekening Donasi Demo Pati Diblokir Mandiri, YLBHI Sebut Tindakan Melanggar Hukum

Isu pemblokiran rekening donasi milik warga Pati oleh Bank Mandiri menyita perhatian publik menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta. Rekening yang dikelola oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut menampung dana swadaya masyarakat sebesar Rp80 juta untuk mendukung kegiatan demonstrasi.

Pemblokiran sepihak tanpa pemberitahuan awal ini dinilai sangat mengganggu persiapan logistik massa yang akan berangkat. Pihak koordinator mengaku kesulitan mengakses dana tersebut karena kantor bank masih tutup saat pemblokiran terjadi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras tindakan perbankan yang melakukan pemblokiran secara tiba-tiba. YLBHI menilai langkah tersebut melanggar hukum serta berpotensi merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.

Sesuai regulasi yang berlaku, pemblokiran rekening nasabah pada dasarnya memerlukan dasar hukum yang jelas dan izin otoritas berwenang. Aparat penegak hukum memang diperbolehkan mengajukan pemblokiran, tetapi prosedur dan perizinannya harus tetap dipatuhi.

Meskipun menghadapi kendala finansial akibat rekening yang dibekukan, warga Pati menegaskan rencana aksi akan tetap berjalan. Mereka berencana menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa dua tuntutan utama.

Di sisi lain, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah Jakarta menyikapi eskalasi situasi ini secara bijak. PW GPA Jakarta menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan kedamaian Ibu Kota.

Organisasi pemuda tersebut juga mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Mereka mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap mengedepankan dialog serta mekanisme konstitusional yang berlaku.