Ratusan Ribu Warga Terdampak Karhutla Kena ISPA, Kemenkes Turun Tangan

​Sebanyak 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) ditemukan di wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data Kemenkes, lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan ini tercatat sejak tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan 21 September 2026. Bencana asap yang melanda pemukiman warga menjadi alasan utama merebaknya penyakit infeksi paru-paru dan pernapasan ini.

​Mengutip laporan ANTARA pada Selasa, 22 September 2026, fenomena ini dialami oleh masyarakat di berbagai wilayah terdampak karhutla. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa dari ratusan ribu penderita, sebanyak 40.363 kasus di antaranya menyerang anak balita. Kondisi ini membuat pemerintah pusat menaruh perhatian penuh terhadap lonjakan kasus kesehatan yang membahayakan warga.

​Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, membeberkan kondisi terkini penanganan para pasien penyakit saluran pernapasan. Ia menyampaikan bahwa angka penderita aktif saat ini telah mengalami penurunan drastis dibanding total kumulatif. Sebagian besar warga yang sempat terpapar kini sudah dinyatakan membaik pascamendapatkan perawatan medis.

​"Data untuk hari ini, ada 4.533. Jadi yang sisanya sudah sembuh atau sehat kembali," kata Then.

​Kementerian Kesehatan secara khusus memberi perhatian terhadap tujuh wilayah provinsi yang terdampak parah akibat bencana karhutla. Wilayah-wilayah prioritas tersebut mencakup Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Timur. Pemerintah terus berupaya menekan jumlah kasus dengan mendistribusikan perlengkapan medis ke area yang membutuhkan.

​Guna mengatasi permasalahan penanganan kesehatan di daerah, Kemenkes telah mengirimkan berbagai pasokan peralatan serta logistik medis pendukung. Bantuan yang dimobilisasi meliputi konsentrator oksigen, tabung oksigen, hingga masker untuk masyarakat di wilayah terdampak. Langkah darurat ini diambil demi memastikan warga memperoleh pertolongan medis secara optimal.

​"Kita melakukan mobilisasi bantuan logistik berupa konsentrator oksigen, masker, tabung oksigen, dan termasuk menyiapkan Labkesmas untuk membantu pengujian kualitas udara, dan menggerakkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) di kabupaten/kota," ujar dia.

​Selain mengerahkan sarana kesehatan dan personel TCK, pemerintah juga mengeluarkan langkah antisipasi penularan pada anak sekolah. Kemenkes telah menerbitkan surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Surat rekomendasi tersebut meminta pemda mempertimbangkan skema penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah.