Dilema Transformasi ASN Digital: Solusi Efektif atau Justru Memperlebar Jurang Birokrasi Pusat - Daerah?

Dilema Transformasi ASN Digital: Solusi Efektif atau Justru Memperlebar Jurang Birokrasi Pusat - Daerah? 

Pemusatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem layanan terpadu ASN Digital resmi diluncurkan pada pertengahan tahun 2025 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). ASN Digital digunakan sebagai wadah pengoptimalan transparansi akses dan data ASN. Transformasi digital untuk peningkatan kompetensi PNS di seluruh Indonesia diterima baik oleh banyak PNS. Namun, kesenjangan infrastruktur koneksi internet sebagai program percepatan pembangunan digital masih terbilang lebar antara pusat dan daerah. Disamping itu, polemik keterbatasan pemahaman teknologi bagi ASN yang terbiasa bekerja secara manual menjadi kontradiksi yang tidak dapat dikesampingkan.  Penanganan pemerataan koneksi internet disampaikan Menteri Komunikasi digital, Meutya Hafid pada momentum Deklarasi Arah Indonesia Digital.

"Pemanfaatanya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi"  Ujar Meutya Hafid, dalam unggahan Instagram Kompas, (11/12/2025).

Kesiapan layanan digital bagi ASN tidak hanya bercermin pada konektivitas wilayah pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan akses bagi pegawai daerah yang belum terjamah internet.