BYD Kalah Gugatan Merek, Denza Berpotensi Ganti Nama Jadi Danza di Indonesia

Produsen otomotif asal China, BYD Company Limited, menghadapi hambatan serius dalam ekspansi bisnisnya di Indonesia setelah kalah dalam sengketa merek "Denza". Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi perusahaan tersebut memicu spekulasi bahwa nama merek Denza akan diganti menjadi "Danza" di pasar domestik.

Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan merek "Denza" yang digunakan oleh BYD sebagai sub-brand kendaraan listrik premium. Namun, di Indonesia, merek tersebut ternyata telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain, yaitu PT Worcas Nusantara Abadi.

Dalam putusan bernomor 1338 K/PDT.SUS-HKI/2025, Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan BYD. Keputusan ini sekaligus menguatkan posisi pihak lokal sebagai pemegang sah merek tersebut di Indonesia.

Majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan BYD mengandung kesalahan dalam subjek hukum atau error in persona. Selain itu, kepemilikan merek Denza diketahui telah beralih ke pihak lain, sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga BYD tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan nama Denza secara bebas di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, muncul indikasi bahwa BYD telah menyiapkan langkah alternatif. Perusahaan diketahui telah mengajukan pendaftaran merek baru bernama "Danza" melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sejak Agustus 2025.

Permohonan tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk kendaraan bermotor, mobil listrik, hingga layanan perawatan dan perbaikan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa nama "Danza" dipersiapkan sebagai pengganti potensial untuk lini produk yang sebelumnya menggunakan branding Denza.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BYD terkait perubahan nama tersebut. Pihak perusahaan masih belum mengonfirmasi apakah "Danza" benar-benar akan digunakan sebagai identitas baru di Indonesia.

Di tingkat global, Denza dikenal sebagai sub-brand premium BYD yang fokus pada kendaraan listrik berkelas atas. Model seperti Denza D9 bahkan telah diperkenalkan di berbagai pasar sebagai MPV listrik premium yang bersaing dengan merek-merek papan atas.

Namun, sistem hukum di Indonesia yang menganut prinsip first to file membuat merek dagang menjadi milik pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah, bukan berdasarkan popularitas global. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama kekalahan BYD dalam sengketa tersebut.

Kasus ini menjadi contoh nyata tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional saat memasuki pasar baru. Meski memiliki reputasi global, aspek legal seperti hak merek tetap menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.

Di sisi lain, dinamika ini juga mencerminkan semakin ketatnya persaingan industri otomotif di Indonesia, khususnya di segmen kendaraan listrik. Banyak produsen global berlomba-lomba masuk ke pasar domestik yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan besar.

Bagi BYD, perubahan nama—jika benar terjadi—bukan hanya soal branding, tetapi juga strategi adaptasi terhadap regulasi lokal. Langkah ini diperlukan agar ekspansi bisnis tetap berjalan tanpa hambatan hukum.

Pengamat industri menilai bahwa pergantian nama bukan hal baru dalam dunia otomotif. Sejumlah produsen global sebelumnya juga pernah melakukan penyesuaian brand di negara tertentu untuk menghindari konflik hukum atau menyesuaikan preferensi pasar.

Namun demikian, tantangan utama bagi BYD adalah menjaga konsistensi identitas brand di tengah perubahan tersebut. Nama Denza sudah memiliki positioning sebagai produk premium, sehingga perubahan nama berpotensi memengaruhi persepsi konsumen.

Di sisi lain, momentum pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia tetap menjadi peluang besar. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, pasar ini masih sangat terbuka.

Ke depan, keputusan BYD terkait penggunaan nama "Danza" akan menjadi langkah penting dalam menentukan arah strategi mereka di Indonesia. Apakah akan mempertahankan brand global dengan pendekatan hukum lain, atau beralih ke identitas baru yang lebih sesuai dengan regulasi lokal.

Yang jelas, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa ekspansi global tidak hanya soal teknologi dan produk, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi kompleksitas hukum di setiap negara.

Dengan dinamika yang masih berkembang, publik kini menunggu langkah resmi BYD dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung tersebut, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis mereka di pasar otomotif Indonesia yang semakin kompetitif.