Putus Rantai Kemiskinan, Pemkab Pekalongan Siapkan Pembangunan Sekolah Rakyat 8 Hektare di Kedungwuni

​Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Berdasarkan laporan, sekolah jenjang SD hingga SMA yang berlokasi di lahan bekas pasar darurat Kecamatan Kedungwuni ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2027. Penyiapan lahan seluas 8 hektare beserta aspek manajemen dan calon peserta didik kini tengah ditata secara intensif oleh pemerintah daerah.

​Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman, S.S., M.S. menyampaikan bahwa persiapan program dilakukan setelah Pemkab Pekalongan mendapat arahan langsung dari Wakil Menteri Sosial. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekda kemudian melakukan kajian mendalam terhadap aset daerah yang berpotensi dijadikan lokasi pembangunan. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki tahapan konstruksi fisik.

​"Insyaallah awal tahun itu sudah mulai operasional pembangunan," kata Sukirman.

​Sukirman menjelaskan bahwa sasaran peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kelompok desil 1 dan desil 2. Pemkab tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi serta kondisi rumah tinggal orang tua. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

​"Sebenarnya tujuannya adalah untuk memutus generasi kemiskinan," tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengonfirmasi bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat telah mendapat respons positif dari Wamensos saat pemaparan pada 29 September 2026. Seluruh kelengkapan dokumen administrasi ditargetkan rampung pada Oktober 2026 sebelum menunggu keputusan akhir Kementerian Sosial mengenai jadwal konstruksi. Dukungan penuh dari pemerintah pusat mencakup pembangunan konstruksi hingga penyediaan fasilitas sekolah.

​"Untuk sekolah kita nanti ada tiga jenjang pendidikan, dari SD, SMP, kemudian SMA, yang masing-masing tiga rombel," jelas Suprayitno.

​Dengan kapasitas total sekitar 1.080 anak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Pihak Dinas Sosial imbau masyarakat berpenghasilan rendah untuk mulai mempersiapkan anak-anak mereka sejak dini. Pemkab Pekalongan optimistis komitmen ini mampu membawa perubahan berkelanjutan bagi generasi mendatang.