Kemenimipas Kaji Penguatan Investasi Sarana Deteksi Otomatis untuk Seluruh Rutan di Indonesia

Tersebar luasnya dokumen rekaman video yang memperlihatkan masuknya gawai seluler portabel, perlengkapan pengeras suara, serta barang-barang non-dinas ke dalam sel Rutan Kelas I Depok mendorong perhatian publik pada efektivitas alokasi anggaran belanja pengamanan serta kebutuhan modernisasi sarana pendukung di lingkungan pemasyarakatan. Isu ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana negara dalam menjamin keandalan benteng pengamanan rutan.

Dalam konsepsi manajemen pengamanan pemasyarakatan modern, pemanfaatan teknologi digital seperti mesin pemindai X-ray barang yang akurat, pemindai badan (body scanner), alat pengacak sinyal telekomunikasi (jammer) berkapasitas tinggi, serta jaringan kamera pengawas (CCTV) terintegrasi merupakan bentuk investasi strategis. Keandalan teknologi ini dirancang untuk menutupi keterbatasan jumlah personel pengamanan harian dalam mengawasi arus masuk barang dan orang yang sangat padat setiap harinya.

Namun, munculnya kasus penyelundupan barang terlarang yang berulang mengindikasikan perlunya audit kinerja dan evaluasi mendalam terhadap kondisi keandalan, perawatan, serta efektivitas alokasi anggaran pemeliharaan alat-alat pemindai di Pintu Utama Pengamanan (P2U). Publik mempertanyakan apakah alokasi anggaran yang telah dikucurkan telah dimanfaatkan secara optimal untuk peremajaan sarana deteksi ataukah masih terdapat kendala teknis dalam operasionalisasi alat di lapangan.

Komisi XIII DPR RI dalam fungsi pengawasan anggaran penegakan hukum menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran belanja pengamanan UPT. Anggota DPR mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memprioritaskan pemenuhan sarana deteksi otomatis berstandar tinggi pada rutan-rutan di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan tahanan dan aktivitas kunjungan yang sangat tinggi.

Pengelola Rutan Depok menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh skema modernisasi dan efisiensi alokasi anggaran sarana pengamanan yang dirancang oleh kementerian pusat. Pihak rutan menilai bahwa modernisasi peralatan di P2U—seperti penerapan pemindai barang berbasis kecerdasan buatan (AI scanner) yang mampu mendeteksi keberadaan komponen elektronik atau zat psikotropika secara otomatis—akan sangat membantu petugas di lapangan.

Penerapan teknologi pengamanan berbasis digital yang terhubung langsung secara terpusat ke server Inspektorat Jenderal Kemenimipas dinilai efektif untuk menekan potensi penyimpangan (human error). Sistem pemeriksaan digital yang dapat dipantau secara real-time dari pusat akan meminimalisasi ruang negosiasi tidak sah atau praktik kompromi antara oknum petugas dengan pihak luar yang hendak memasukkan barang terlarang.

Di samping modernisasi alat di P2U, Kemenimipas juga mengkaji pengalokasian anggaran untuk pemasangan alat pengacak sinyal (jammer) jaringan seluler permanen di seluruh blok hunian Rutan Depok. Pemasangan jammer berteknologi tinggi yang dikunci pada frekuensi tertentu diharapkan dapat melumpuhkan fungsi gawai seluler yang berhasil diselundupkan, sehingga akses komunikasi tidak sah dari dalam sel dapat dihentikan secara total.

Kemenimipas berkomitmen untuk melakukan audit akuntabilitas anggaran sarana prasarana secara menyeluruh di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara yang dialokasikan untuk pengamanan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan sterilitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Transparansi alokasi anggaran dan akselerasi modernisasi sarana ini diharapkan dapat mengakhiri pola pengawasan manual yang rawan kebocoran, sekaligus membangun sistem pengamanan penjara yang tangguh, modern, dan akuntabel di masa depan.

Pengamat anggaran publik menekankan bahwa investasi pada sarana pengamanan digital sejatinya jauh lebih efisien dalam jangka panjang dibandingkan dengan biaya pemulihan dampak krisis sosial yang ditimbulkan akibat skandal peredaran narkoba dan barang ilegal di dalam penjara. Oleh karena itu, penguatan anggaran sarana harus diimbangi dengan sistem pemeliharaan berkala yang transparan.

Kemenimipas menyatakan akan menyampaikan laporan berkala mengenai pembaruan sarana dan hasil audit anggaran pengamanan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan APBN di kementerian tersebut.